Di usia 60 tahun Hadi Prabowo diberi tugas sebagai Rektor di IPDN (Institut Pemerintahan Dalam Negeri). Melihat kondisi yang ada saat itu Hadi langsung berpikir untuk melakukan perbaikan. Sebagai lembaga pendidikan milik pemerintah, sekolah kedinasan semacam IPDN menurutnya harus dikelola sesuai standar nasional pendidikan tinggi yang berlaku di Indonesia.

Hadi pun bersama tim yang ada mulai melakukan berbagai perubahan yang terbilang revolusioner. Pada aspek akademik, dia berusaha membenahi kurikulum yang mengacu pada UU No.12 Tahun 2012 , membenahi kapasitas dosen, pedoman akademik dan sebagainya. Ia ingin IPDN mengikuti sistem penjaminan mutu.  

Agar dapat mencetak pamong praja yang berkualitas, porsi praktiknya ditingkatkan menjadi 60 persen, sementara teori hanya 40 persen. Mahasiswa juga ditantang untuk mampu menulis di jurnal nasional, bahkan internasional. Prestasi menulis di jurnal ini menjadi nilai plus bagi mahasiswa, sehingga bisa menggantikan tugas penulisan skripsi. “Sekarang praja-praja sudah berani menulis di jurnal internasional dan IPDN masuk ranking yang lebih tinggi, sekarang urutan 149 dunia,” ujarnya bangga. 

Demi menempatkan IPDN pada alur yang tepat dengan menciptakan sistem pendidikan yang bisa menyikapi perkembangan zaman, kemampuan mahasiswa akan  IT dan bahasa Inggris ditempa lebih kencang. Untuk itu Hadi membuat terobosan dengan membuka program beasiswa bekerja sama dengan LPDP.

Seleksi penerimaan mahasiswa dibuat lebih transparan dan akuntabel, sehingga dari anak petani sampai anak pejabat punya kesempatan yang sama untuk studi di IPDN. Animo kalangan muda untuk masuk IPDN memang tampak semakin tinggi. Formasi IPDN saat ini stabil di angka 1200-1300 mahasiswa per angkatan.

Terkait tindak kekerasan dari senior terhadap junior, jika terjadi akan diambil tindakan dengan proses yang cepat. “Tidak ada ampun untuk tindak kekerasan,” tegasnya.  

Selain itu juga dilakukan evaluasi anggaran dan pangkalan data Dikti setiap tiga bulan. Berkat evaluasi tersebut, meski terjadi efisiensi anggaran untuk IPDN tetapi pemanfaatannya kini lebih fokus dan optimal. Dari sisi akademik, saat ini IPDN sudah masuk format standar nasional dan semua program studi sudah terakreditasi.

Tak hanya IPDN yang ada di Jakarta dan Jatinangor (Jawa Barat), tetapi IPDN regional di Jayapura (Papua), Bukittinggi (Sumatera Barat), Gowa/Tomohon (Sulawesi), Mataram (NTB), dan Kalimantan Barat juga dikelola secara lebih optimal.    

Selain pembenahan di bidang akademik, juga dilakukan penataan sarana dan prasarana, supaya lebih nyaman dan sekaligus sebagai branding, sehingga orang tahu keberadaan IPDN. “Dulu orang lewat sini gak tahu ada IPDN,” ujarnya. 

Rektor baru yang berpengalaman dan memiliki jejaring luas ini mempermudah IPDN dalam mendapatkan dukungan. Sejumlah pihak terutama alumni yang tersebar di seluruh penjuru Indonesia pun terpanggil untuk mendukung, misalnya dalam bentuk fasilitas olahraga, ribuan kursi dan ratusan meja untuk ruang makan, dan sebagainya. 

Tetap Survive di Tengah Pandemi

Penugasan Hadi Prabowo sebagai Rektor IPDN, yaitu pada Maret 2020, berbarengan dengan merebaknya pandemi Covid-19. Hebatnya, IPDN yang merupakan sekolah asrama (boarding school) bisa mempertahankan mahasiswa tetap di kampus, tidak ada yang mudik. Supaya mahasiswa tetap sehat dibuatlah program konsumsi vitamin, berjemur, dan belajar online. Mahasiswa bisa belajar sambil berjemur di taman. Hadi juga menggagas lagu “Jangan Pulang Jangan Mudik” yang dinyanyikan para praja dan diviralkan melalui Youtube. Bisa dibilang saat itu IPDN menjadi satu-satunya perguruan tinggi yang tak terpapar virus Corona.

Konsekuensi dari tetap aktifnya kampus, anggaran untuk makan ribuan orang setiap hari tidak bisa dikurangi. Berbagai upaya pun dilakukan, antara lain berwirausaha agar bisa survive di tengah pandemi.  Meski  harus berusaha keras untuk bisa bertahan, IPDN ternyata mampu melakukan bakti nyata bagi masyarakat luas. Di masa pandemi itu IPDN berhasil menggandeng Angkatan Laut untuk melakukan vaksinasi dosis 1, dosis 2, dan booster bagi masyarakat di empat kecamatan di Sumedang, Jawa Barat.  IPDN melakukan jemput bola dan membawa masyarakat tersebut untuk divaksin di kampus IPDN. Vaksinasi Covid-19 juga berhasil dilaksanakan di empat kabupaten di Papua, dengan dukungan alumni IPDN di wilayah tersebut.  

Terhadap permasalahan yang tengah dihadapi pemerintah, IPDN berusaha memberikan sumbangsih untuk ikut mengurainya. Terkait Pilkada serentak 2020 misalnya, IPDN berinisiatif menggelar seminar dengan mengundang eksekutif dan legislatif (DPR) untuk berbicara dan berbagi gagasan, sehingga kemudian bisa ditetapkan tanggal 9 Desember sebagai pelaksanaan Pilkada 2020. Demikian juga terkait masalah DOB Papua.  

IPDN juga turut mensosialisasikan UU Omnibus Law yang sempat mendapat tentangan di berbagai daerah. Dengan penuh percaya diri IPDN masuk ke daerah yang bersikap kontra dan mengajak banyak pihak membedah UU Omnibus Law dari aspek akademis. IPDN datang ke Sumatera Barat, NTB, Sulawesi Utara, Kalimantan Barat dan sebagainya. “Saya paham posisi kita, sebagai komponen Kemendagri harus hadir membantu pemerintah dalam mengisi momen-momen penting seperti itu,” ungkapnya.

Dengan semua upaya yang sudah dia lakukan Hadi berharap kelak bisa meninggalkan jejak yang bermanfaat di IPDN. Dia berharap IPDN bisa melahirkan ASN yang mampu melakukan percepatan pelayanan prima kepada masyarakat. Dalam kurun 10 tahun ke depan, harapnya, pemerintahan daerah memiliki budaya kerja dan pola pikir yang berbeda dan berdaya saing.